Akhir-akhir ini sering sekali terjadi perdebatan tentang boleh atau tidaknya seorang non muslim menjadi pemimpin suatu negara. Hal ini bukan masalah yang baru saja terjadi ke permukaan publik. Tentu hal ini sangat penting untuk disajikan agar orang-orang yang menolak tidak menyalahkan, atau sampai mengkafir-kafirkan kelompok lain yang menerima pemimpin non muslim. Begitu pula sebaliknya, tidak serta merta menyalahkan golongan yang membolehkan non muslim memimpin umat Islam.

     Namun, sebelum membahas tentang itu kita perlu melihat terlebih dahulu realitas negara mayoritas muslim terkait dengan pemimpinnya. Ternyata negara-negara mayoritas muslim seperti Tunisia, Aljazair, Mesir, Suriah, Bangladesh, Iran, Yordania, dan Malaysia sama-sama menetapkan bahwa kepala negara haruslah dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Maka dari itu, di negara-negara tersebut non muslim tidak bisa menjadi kepala negara. Berbeda dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya yang memperbolehkan non muslim menjadi kepala negara seperti Nigeria, Senegal, dan Lebanon. Di negara-negara tersebut seorang non muslim boleh menjadi kepala negara.

      Nigeria dan Senegal, dua negara yang sama-sama pernah dipimpin oleh seorang Presiden beragama Kristen selama kurang lebih tiga periode, berbeda dengan Lebanon yang memiliki peraturan cukup unik. Negara yang 75 persen penduduknya beragama Islam, sejak tahun 1943 Libanon selalu dipimpin oleh seorang Presiden yang beragama Kristen. Masyarakat di sana telah menetapkan pakta yang berisi bahwa seorang Presiden Lebanon harus beragama Kristen Maronite. Dalam pakta tersebut dituliskan juga tentang PM yang harus berasal dari Muslim Sunni, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Syiah, Menteri Pertahanan dari Druze, dan Menteri Luar Negeri dari Kristen Ortodoks.

   Dengan berbagai pertimbangan sebuah negara bisa memberikan kesempatan bagi non muslim untuk menjadi seorang kepala negara ataupun sebaliknya. Ulama juga terbagi menjadi dua kelompok. Satu menyatakan boleh, lainnya menyatakan tidak boleh. Golongan yang tidak memperbolehkan sudah sangat jelas larangannya karena adanya ajaran dalam Al-quran yang menurut kelompok ini sudah sangat jelas larangannya. Contoh pendapat Al-jashash tentang larangan memilih non muslim. Misalnya termaktub pada QS. Ali Imran 3:28 dan ayat-ayat lain yang memberikan petunjuk bahwa orang kafir tidak boleh berkuasa atas umat Islam.

      Selain Al-jashash, Az-zamakhsyari juga berpendapat bahwa mengangkat pemimpin non muslim itu hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasarkan alasan logis bahwa orang Kafir adalah musuh bagi umat Islam. Takkan ada seseorang yang pernah mengangkat musuhnya untuk menjadi pemimpinnya. Untuk itu, hal tersebut sangat berarti bagi umat Islam seakan-akan memandang jalan yang dianut oleh orang Kafir itu baik.

       Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhoi kekafiran berarti seorang telah Kafir. Berbeda dengan Az-zamakhsyari dan Al-jashash, menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sifat-sifat buruk disandangkan kepada non muslim hanya dituju kepada hanya kepada Sebagian, sehingga menurutnya hal itu tidak pantas kepada seluruh non muslim. 

      Quraish Shihab berpendapat bahwa pelarangan diangkatnya pemimpin non muslim tidak berlaku bagi semua wilayah. Begitupun Ibnu Taimiyah berpendapat  bahwa mengangkat pemimpin non muslim hukumnya boleh. Menurutnya, hakikat perdebatan itu bukan pada status agama yang dianutnya. Pokok terpenting dari seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk memimpin Masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang sudah faktanya merupakan perintah Al-quran dan Hadits Nabi saw. “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”. 

     Hal tersebut menggambarkan relevansi pemikiran “liberal” Ibnu Taimiyah tentang penyelenggaraan negara, khususnya dalam isu kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam. Salah satu hal yang mendasari pendapat Ibnu Taimiyah adalah karena posisi pemimpin dalam kategori Islam merupakan seorang wali, wakil, dan agen otoritas sama sekali bulan pemilik.

      Tentu saja pendapat Ibnu taimiyah sangat berbeda dengan Al-jashash tentang posisi kepemimpinan. Al-jashash berpendapat bahwa penguasa berarti memiliki. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang terpenting dalam sebuah jabatan atau kekuasaan adalah terpenuhinya 3 syarat utama: pertama, pemimpin harus mendapatkan dukungan mayoritas dari umat Muslim dan ditentukan dengan baiat. Kedua, pemimpin harus memenangkan dukungan dari kalangan asy-syaukah atau unsur pemegang kekuasaan dalam Masyarakat. Ketiga, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya dengan sikap yang jujur, amanah, dan adil.

     Tentu tidak semua ulama menyatakan hal yang sama dalam hal ini. Az-zamakhsyari dan Al-jashash adalah ulama yang bersikeras bahwa orang yang meridhoi kafir adalah kafir. Sementara M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak semua orang non muslim dilarang menjadi pemimpin, karena sifat-sifat buruknya. 

     Oleh karena itu, setelah mengetahui perbedaan pandangan para ulama tentang hukum pengangkatan non muslim sebagai pemimpin, maka sudah seharusnya umat muslim harus meninggalkan kebiasaan buruk dengan mengkafir-kafirkan sesama muslim hanya karena terdapat perbedaan dalam memilih dalam berpolitik.