Indonesia merupakan negara yang menyisipkan beragam keindahan alamnya, lengkap dengan etnis suku dan budayanya. Dengan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak menempati urutan ke-6 di dunia. Dilansir dari (CNBC Indonesia 2025), Indonesia memiliki 17.500 pulau yang memiliki keunikan budayanya tersendiri. Hal ini tentu mendatangkan dampak yang baik bagi pendapatan negara dengan mendorong pada sektor pariwisata. Keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia juga menjadi daya tarik bagi turis dari mancanegara untuk datang berkunjung, sehingga pendapatan negara bisa bertambah. Namun di sisi lain, kondisi ini menyebabkan ketimpangan pada sektor pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan jalan ke pelosok pulau yang jauh dan sulit dijangkau oleh pemerintah pusat, sehingga berpengaruh pada ketidakmerataannya akses pendidikan. Ketimpangan pendidikan di wilayah pedesaan sering dipengaruhi oleh isolasi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan (Litcher dan Brown 2011).
Ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya wacana pemindahan ibu kota negara sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pengkajian mengenai pemindahan ibu kota ini sudah lama digodok sejak 2018 oleh pemerintah pusat. Pada 2023 Presiden Joko Widodo dalam salah satu pidatonya menyampaikan bahwa sekitar 56% penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 278 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa, sementara sekitar 58% aktivitas ekonomi nasional juga terpusat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurutnya pembangunan di Indonesia perlu diarahkan pada konsep Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, agar tercipta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah (BeritaSatu 2023).
Selain itu, pemindahan ibu kota juga bertujuan untuk mengurangi sentralisasi pemerintahan di Pulau Jawa dengan cara desentralisasi ibu kota lama ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukan serta merta gagasan yang muncul dalam waktu baru-baru ini, melainkan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1957, Bung Karno mencatat gagasan untuk mengembangkan Kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota negara di masa mendatang (Tempo English 2022). Presiden Joko Widodo melanjutkan aspirasi pembangunan yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno hingga puncaknya, pembangunan ibu kota baru dimulai pada Februari 2022. Berdasarkan informasi yang beredar, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur atau IKN akan terbagi menjadi lima tahapan, sebagaimana dilansir dari (Kompas.com 2022) pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terbagi menjadi lima tahapan, diantaranya ialah.
Tahap pertama pada 2022-2024, pada tahap awal pembangunan IKN mencakup tiga fokus utama, yaitu pembangunan kota, infrastruktur, dan ekonomi. Pada tahap ini juga mulai dibangun perumahan berupa rumah tapak dan apartemen bagi ASN, TNI, Polri, dan BIN. Relokasi TNI, Polri, dan BIN direncanakan dimulai pada 2023, kemudian disusul pada awal 2024 oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN.
Tahap kedua pada 2024-2029, pada tahapan kedua, fokus pembangunan pada infrastruktur utama IKN. Pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi, serta layanan kesehatan internasional direncanakan berlangsung pada 2023–2025. Selain itu, fasilitas transportasi umum primer dan sekunder juga ditargetkan sudah siap digunakan pada tahap ini.
Tahap ketiga pada 2030-2034, berbagai infrastruktur seperti transportasi umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan instalasi pengolahan air minum (IPAM) ditargetkan telah selesai dibangun. Selain itu, fasilitas pendukung konsep kota spons—yaitu kota yang mampu menahan air hujan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah—juga direncanakan rampung pada tahap ini. Tahap ini juga mencakup pengolahan sampah serta penyediaan amenitas digital dan fasilitas perkotaan.
Tahap keempat 2035-2039, pada tahapan ini ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi penggerak ekonomi di IKN, termasuk pembangunan kereta api regional dan bendungan.
Tahap kelima 2040-2045, pada tahapan akhir pembangunan IKN diharapkan telah berkembang dengan ditandai oleh penguatan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Jumlah penduduk kawasan IKN diproyeksikan mencapai sekitar 1,7–1,9 juta jiwa dengan kepadatan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar.
Banyak pertimbangan lokasi pemindahan ibu kota baru yang akhirnya bermuara pada terpilihnya daerah Kalimantan Timur, tepatnya pada Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanagara, provinsi Kalimantan Timur. Dilansir dari (CNBC Indonesia 2019), terdapat lima alasan pemerintah memilih Kalimantan Timur menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru, diantaranya: 1) Risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor, 2) lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesi, 3) lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda, 4) infrastruktur relatif lengkap, dan 5) tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
Hingga saat ini, pembangunan IKN masih terus berlanjut dan diharapkan selesai tepat waktu pada 2045. Pada 15 Februari 2026 kemarin, Presiden ke-8 Prabowo Subianto meninjau Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan didampingi jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, tahapan pembangunan IKN dirancang secara bertahap untuk mewujudkan pusat pemerintahan baru yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
