Politik identitas adalah istilah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal budaya, ras, jenis kelamin dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki suara dalam proses politik dan juga meningkatkan keharmonisan serta toleransi antar kelompok.

Namun dari banyak kasus, politik identitas juga dapat menjadi ancaman bagi keberagaman dan persatuan masyarakat.

Berikut beberapa ancaman politik identitas:

1. Perpecahan

Politik identitas dapat menimbulkan kerentanan berbangsa, mengganggu kerukunan masyarakat, dan menghambat minat kerjasama sosial karena kehadiran kelompok-kelompok ekstrem politik dengan sebutan yang tak pantas dan tak sopan. Politik identitas dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap keberlangsungan dan kerukunan sebuah bangsa. Ketika individu lebih menekankan identitas kelompok mereka daripada identitas nasional, rasa persatuan dan kesatuan negara menjadi terancam. Hal ini menyebabkan perpecahan sosial karena orang cenderung mengidentifikasi diri berdasarkan kelompok atau golongan tertentu, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan mengganggu harmoni dalam masyarakat. Konflik antar kelompok yang berbeda pun lebih mungkin terjadi, mengancam stabilitas sosial dan merusak tatanan masyarakat yang sebelumnya damai dan rukun.

Selain itu, politik identitas juga menghambat minat kerjasama sosial. Ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing dan mencurigai satu sama lain, semangat untuk bekerja sama demi kebaikan bersama menurun drastis. Kehadiran kelompok-kelompok ekstrem politik yang menggunakan retorika tidak pantas dan tidak sopan terhadap kelompok lain memperburuk situasi ini. Ekstremisme politik menambah kedalaman perpecahan dan meningkatkan permusuhan, yang pada akhirnya menghalangi terciptanya kerjasama sosial yang konstruktif dan mengancam stabilitas serta kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.

2. Penurunan Nilai Persatuan dan Kesatuan

Politik identitas juga dapat berdampak pada tidak adanya minat kerja sama sosial, keengganan untuk hidup bersama, dan akibatnya terpisah dari konsep sejarah tentang berbangsa Indonesia. Penurunan nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia akibat politik identitas merupakan isu yang mengkhawatirkan. Politik identitas, yang menonjolkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, atau kelompok sosial lainnya, sering kali mengarah pada polarisasi dan fragmentasi sosial. Ketika kepentingan kelompok diutamakan di atas kepentingan nasional, minat untuk bekerja sama dalam proyek-proyek sosial lintas kelompok menurun. Selain itu, politik identitas memperkuat stereotip dan prasangka, menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan antar kelompok. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk hidup berdampingan, yang mengarah pada segregasi sosial dan minimnya interaksi antar kelompok.

Lebih lanjut, politik identitas dapat memisahkan masyarakat dari konsep sejarah berbangsa Indonesia. Narasi bersama tentang sejarah, budaya, dan perjuangan nasional sering diabaikan, melemahkan rasa kebangsaan dan solidaritas. Ketika kelompok-kelompok lebih mengidentifikasikan diri dengan identitas sempit mereka, hubungan emosional dengan identitas nasional terputus. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan yang menekankan pentingnya keragaman dalam kesatuan, dialog antar kelompok, serta kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan inklusivitas. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun rasa kebersamaan dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan budaya Indonesia.

3. Kebijakan tidak inklusif

Politik identitas yang fokus pada kepentingan kelompok sendiri dapat mengarah pada ketidak adilan bagi kelompok lain seperti memanfaatkan perasaan kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dan kekuasaan.

Politik identitas yang berfokus pada kepentingan kelompok sendiri sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak inklusif dan mengakibatkan ketidakadilan bagi kelompok lain. Ketika politisi memanfaatkan perasaan identitas kelompok tertentu untuk meraih dukungan politik dan kekuasaan, mereka cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut sambil mengabaikan atau bahkan merugikan kelompok lainnya. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan peluang, yang memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok. Kebijakan seperti ini tidak hanya merusak prinsip keadilan sosial, tetapi juga memperdalam perpecahan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan politik identitas ini dapat memperkuat polarisasi dan memperlemah kohesi sosial. Ketika kelompok-kelompok merasa diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan, mereka cenderung menjadi lebih terisolasi dan resisten terhadap upaya kolaborasi lintas kelompok. Hal ini menghambat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi efektivitas pemerintahan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu, guna memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

4. Radikalisasi

Politik identitas yang tidak berimbang dapat mengarah pada radikalisasi, yang dapat mengarah pada tindak kekerasan dan konflik antar kelompok. Politik identitas yang tidak berimbang berpotensi besar untuk mendorong radikalisasi di kalangan kelompok tertentu. Ketika politik identitas mengutamakan kepentingan kelompok sendiri dan mengabaikan atau merugikan kelompok lain, hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan. Perasaan terpinggirkan dan tidak diperlakukan adil dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya ideologi radikal. Individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang tidak inklusif cenderung mencari alternatif yang lebih ekstrim untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, yang sering kali berujung pada radikalisasi.

Lebih lanjut, radikalisasi ini dapat memicu tindak kekerasan dan konflik antar kelompok. Ketika satu kelompok merasa perlu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka atau membela diri dari apa yang mereka anggap sebagai ancaman, eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan. Ketegangan antar kelompok meningkat, memicu siklus balas dendam dan memperdalam perpecahan dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan politik, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan memperburuk keretakan sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan politik yang inklusif dan adil guna mencegah radikalisasi dan mempromosikan perdamaian serta kohesi sosial.

Politik identitas harus diwaspadai karena merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat.