Di era digital 2026, media sosial bukan lagi sekedar ruang tambahan bagi kehidupan manusia, ia telah menjadi arena utama dimana opini dibentuk dan reputasi dipertaruhkan. Namun, panggung demokrasi digital ini menyimpan banyak sekali pertentangan. Di satu sisi, internet memberikan hak bicara kepada mereka yang sebelumnya tak terdengar. Di sisi lain, ia melahirkan ancaman bernama cyber-bullying yang sering berlindung di balik topeng kebebasan berekspresi. Pertanyaan krusial yang kini menghantui ruang publik kita adalah: dimana batas garis hak asasi manusia (HAM) yang memisahkan kritik yang sah dengan dengan serangan yang melanggar hak orang lain?.

Kebebasan Berekspresi: Hak Yang Memiliki Tanggung Jawab

Secara konstitusional, kebebasan berekspresi dijamin oleh pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam studi hukum HAM, kebebasan ini bukanlah hak yang bersifat mutlak (absolute), melainkan hak yang dapat dibatasi (derogable). Pembatasan ini bukan bertujuan untuk membungkam pikiran, melainkan untuk memastikan bahwa hak satu individu tidak menginjak-injak hak individu lainnya.

Internasional melalui International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak berpendapat membawa serta “kewajiban dan tanggung jawab khusus” artinya, setiap kali kita mengetik di kolom komentar, kita terikat pada tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak menghancurkan martabat orang lain.

Anatomi Cyber-Bullying: Lebih Dari Sekedar Kata-Kata 

Banyak pelaku perundungan siber sering membantah kelakuannya dengan, “ini kan cuman kritik,” atau “jangan baper, ini kan cuman media sosial.” Padahal, cyber-bullying memiliki anatomi yang berbeda jauh dengan kritik. Perundungan siber ditandai dengan adanya niat jahat, ketimpangan kekuatan, dan sifatnya yang berulang-ulang.

Efek dari cyber-bullying sering kali lebih merusak daripada perundungan fisik. Serangan digital bersifat permanen, ia meninggalkan jejak digital yang bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Dalam perspektif HAM, tindakan ini jelas melanggar hak seseorang untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan atas martabatnya sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Menarik Garis Batas: Kritik vs Serangan Personal

Untuk membedakan keduanya, kita perlu melihat fokus dari pesan yang disampaikan:

• Kritik Yang Sah: berfokus kepada perbuatan, ide, kebijakan, atau karya. Misalnya, mengkritik kebijakan pejabat publik atau mengulas buruknya kualitas sebuah produk adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang sehat
• Cyber-Bullying: Berfokus pada identitas personal. Ketika komentar sudah menyentuh fisik (body shaming), ras, agama, orientasi seksual, atau privasi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik, maka itu dinamakan perundungan.

Garis batasnya semakin nyata ketika terjadi fenomena dogpling (sebuah kondisi dimana ribuan akun menyerang satu individu secara bersamaan hingga korban tidak mampu membela diri).

Dilema Penegakan Hukum dan Pasal “Karet” Di Indonesia

Indonesia mencoba mengatasi masalah ini melalui UU Informasi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasinya sering kali kontroversial. Di satu sisi, polisi membutuhkan payung hukum untuk menjerat pelaku perundungan yang nyata. Di sisi lain, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sering dianggap menjadi “pasal karet” yang disalahgunakan oleh pihak berkuasa untuk memidana kritik yang sah .

Banyak aktivis lingkungan atau masyarakat kecil yang justru terjerat hukum saat menyuarakan keadilan, sementara pelaku perundungan siber yang terorganisir sering kali sulit dilacak. Ketidakjelasan interpretasi hukum ini menciptakan chilling effect, dimana masyarakat menjadi takut bersuara karena khawatir “kritik” dipelintir menjadi “pencemaran” oleh pihak yang berkuasa.

Solusi: Literasi, Moderasi, dan Empati

Menyelesaikan konflik antara kebebasan berekspresi dan cyber-bullying tidak bisa hanya mengandalkan jalur pidana. Kita memerlukan pendekatan tiga arah:

1. Pendidikan Literasi Digital: Masyarakat perlu diajarkan sejak dini bahwa ada manusia dibalik setiap akun. Literasi bukan hanya soal teknis menggunakan aplikasi, tapi soal etika berinteraksi di ruang publik.
2. Tanggung Jawab Platform: Penyedia layanan media sosial (seperti Meta, X, DLL) harus memiliki sistem moderasi konten yang lebih responsif dan transparan untuk mendeteksi perundungan tanpa harus memberangus kritik politik.
3. Keadilan Restoratif: Dalam kasus yang tidak terlalu berat,pendekatan hukum sebaiknya mengedepankan mediasi dan permintaan maaf daripada hukum penjara, guna membangun kesadaran tanpa menghancurkan masa depan seseorang.

Kesimpulan 

Kebebasan berekspresi adalah oksigen bagi demokrasi, namun martabat manusia adalah jantung dari kemanusiaan. Kita tidak boleh mengorbankan salah satunya. Garis batas HAM kita terletak pada kemampuan kita untuk tetap berpikir kritis tanpa menjadi kejam. Internet yang sehat bukan internet tanpa perdebatan, melainkan internet dimana perbedaan pendapat dirayakan tanpa harus merendahkan kemanusiaan orang lain.