Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dan memeratakan ekonomi ke luar Pulau Jawa, pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan pilar strategis. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan saat ini dengan perlindungan generasi mendatang, UU No. 3 Tahun 2022 memperkuat proyek ini secara hukum. Fokus utamanya adalah konsep Forest City, yang bertujuan untuk mempertahankan ekosistem melalui pengelolaan DAS, pemanfaatan 75% area hijau, dan perlindungan habitat satwa endemik. Namun, degradasi lingkungan yang dapat terjadi sebagai akibat dari konversi lahan hutan menjadi wilayah perkotaan adalah masalah yang rumit yang menarik perhatian penelitian kritis. Ancaman terhadap berbagai spesies fauna dan flora, peningkatan risiko emisi karbon, dan keterbatasan air bersih akibat pembangunan yang tampaknya tidak teratur adalah beberapa dari tekanan lingkungan ini. IKN bergantung pada transparansi dan pelibatan masyarakat lokal untuk menghentikan ketimpangan sosial. Pemerintah harus menunjukkan bahwa ide kota hutan melindungi ekosistem alami Indonesia di tengah kemajuan.

Pemerintah merencanakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar ekonomi tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa. Diharapkan, sebagai pusat distribusi ekonomi baru, IKN akan mampu mengurangi ketimpangan nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan mobilitas antarwilayah. Namun, ambisi ini menghadapi masalah lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan kerusakan lahan karena fungsi hutan beralih ke wilayah perkotaan. Meskipun konsep Forest City yang berkelanjutan digunakan, pembangunan terus berpotensi menghasilkan emisi karbon yang signifikan, mengancam habitat flora dan fauna endemik, dan menyebabkan kekurangan air bersih. Pada akhirnya, keberhasilan IKN bergantung pada komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan fisik dengan kelestarian fungsi ekologis hutan Kalimantan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dianggap sebagai langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memposisikan diri sebagai agen perubahan yang terencana dan pembangunan. Strategi ini bertujuan untuk memecah monopoli ekonomi Pulau Jawa, yang selama ini bertanggung jawab atas sekitar 54,54% hingga lebih dari 60% aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah mentransfer ibu kota ke Kalimantan Timur dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan pemerataan ekonomi nasional. IKN mengubah ekonomi nasional dengan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah dengan mendorong pertumbuhan di luar Jawa. Diproyeksikan bahwa perpindahan ini akan menjadi katalisator ekonomi baru yang akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun pusat pertumbuhan berskala nasional yang baru. Oleh karena itu, IKN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas nasional yang kuat untuk mendorong kemajuan negara secara adil dan merata.

Diharapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa akan menjadi alat kebijakan strategis untuk memecahkan sentralisasi dan meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh negeri. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, pemerintah secara bertahap akan mengalihkan fokus dari pembangunan, investasi, dan infrastruktur ke pusat pertumbuhan baru. Diharapkan dengan perpindahan ini akan muncul pusat pertumbuhan skala nasional baru yang dapat memenuhi kemajuan Pulau Jawa. IKN sebagai mesin ekonomi baru sangat bergantung pada konektivitas internal dan eksternal. Secara internal, IKN memungkinkan integrasi ekonomi yang lebih kuat di antara pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua melalui jalur distribusi yang lebih terintegrasi. Secara eksternal, posisi IKN yang strategis akan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara tetangga dan memperkuat posisi geostrategis Indonesia di Asia Tenggara. IKN akan menggunakan strategi ini untuk menjadi pusat administrasi dan menumbuhkan harapan baru untuk keadilan ekonomi yang merata di kepulauan Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), yang bertujuan untuk memecah sentralisasi ekonomi Pulau Jawa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemerataan kesejahteraan. Kesuksesan transformasi ini sangat bergantung pada keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik dengan perlindungan hak masyarakat adat, ketepatan tata ruang, dan ketersediaan sumber daya manusia. Agar penduduk asli tidak terpinggirkan oleh urbanisasi dan menjadi bagian penting dari kemajuan wilayah, sangat penting untuk melibatkan masyarakat lokal secara terbuka dalam proses sosialisasi dan negosiasi. Dengan demikian, untuk menjaga kelestarian ekologis dan melindungi keanekaragaman hayati Kalimantan dari kerusakan lahan, tata ruang yang ketat berdasarkan konsep Forest City diperlukan. Konsep ini menetapkan 75% wilayah sebagai area hijau dan 65% sebagai area proteksi. Terakhir, prioritas utama harus diberikan pada peningkatan kualitas manusia melalui pemberdayaan keterampilan dan akses pendidikan agar masyarakat setempat memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengisi lapangan kerja baru. IKN diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pemerintahan kontemporer sekaligus motor penggerak ekonomi inklusif yang mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dengan menggabungkan keadilan sosial, kelestarian alam, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah inisiatif strategis nasional yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kota inovasi hijau yang berkelanjutan. IKN mengembangkan konsep Kota Hutan di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Konsep ini berfokus pada keseimbangan ekologis dan inovasi teknologi ramah lingkungan. IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang menggambarkan identitas nasional yang modern dan berdaya saing di tingkat global dan mercusuar strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mengurangi dominasi ekonomi Pulau Jawa. Sebaliknya, prinsip Hutan Kota mendorong desain IKN sebagai kota inovasi hijau. Sekitar 75% wilayahnya ditetapkan sebagai area hijau, dengan 65% di antaranya dilindungi untuk mempertahankan fungsi ekologis hutan Borneo.

Secara ekonomi, transfer IKN diharapkan meningkatkan kesetaraan nasional. Kajian menunjukkan bahwa keberadaan IKN memungkinkan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja baru; pembangunan ini berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional sebesar 0,1% dan meningkatkan upah tenaga kerja di wilayah sebesar 1,37%. Namun, karena permintaan barang dan jasa yang meningkat di lokasi baru tersebut, ada kemungkinan inflasi minimal 0,3% akan meningkat. Dalam hal sosial, pembangunan IKN dapat menyebabkan proses akulturasi antara penduduk lokal dan pendatang, yang dapat menghasilkan masyarakat metropolitan yang pluralis. Namun demikian, penelitian juga menyoroti kemungkinan kualitas SDM yang buruk dan ketidakpuasan masyarakat lokal jika mereka tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan negosiasi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan konflik sosial karena data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk lokal belum merasakan manfaat ekonomi yang signifikan.

Salah satu masalah paling penting adalah dampak lingkungan karena keanekaragaman hayati yang luar biasa di Kalimantan Timur terancam oleh konversi lahan hutan. Ini termasuk ratusan spesies tumbuhan, burung, dan mamalia endemik. Pembangunan infrastruktur di wilayah hutan berisiko merusak wilayah hutan dan menurunkan kualitas ekosistem alami. Selain itu, diproyeksikan bahwa pembukaan lahan seluas 56.000 hektar akan menghasilkan emisi karbon sebesar 2,4 juta ton CO2 setara. Karena kawasan IKN berada di wilayah yang tidak memiliki Cekungan Air Tanah (CAT), akses air bersih yang terbatas menjadi masalah tambahan. Secara keseluruhan, IKN memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai pusat kemajuan bangsa. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen pemerintah untuk secara konsisten menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melindungi kekayaan ekosistem murni Indonesia.